Komisi C Dorong Strategi Fiskal Jangka Panjang Menuju Jakarta Kota Global
Komisi C DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI menyiapkan strategi fiskal jangka menengah dan panjang guna mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global.
"Menjaga keberlanjutan keuangan daerah,"
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Tri Waluyo saat menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2025.
“Sejalan dengan transformasi Jakarta sebagai kota global pascaperpindahan ibu kota, Komisi C meminta Pemprov DKI menyusun strategi fiskal jangka menengah dan panjang untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah,” ujar Tri, Rabu (24/6).
Komisi A Sampaikan Rekomendasi Raperda P2APBD Tahun 2025Menurutnya, strategi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan investasi, pengembangan ekonomi digital, jasa keuangan, ekonomi kreatif, serta optimalisasi aset daerah.
Selain itu, Komisi C meminta peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian belanja daerah agar penyerapan anggaran, khususnya belanja modal, dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Evaluasi juga diminta dilakukan terhadap perangkat daerah yang memiliki Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tinggi untuk memastikan sisa anggaran terjadi karena efisiensi, bukan akibat lemahnya perencanaan atau keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
Dalam aspek pendapatan daerah, Komisi C mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyusun langkah antisipatif terhadap perlambatan sektor properti yang berpotensi memengaruhi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Bapenda juga diminta memperkuat integrasi data perpajakan, meningkatkan layanan pembayaran pajak digital, serta memperluas basis pajak untuk menekan potensi kebocoran penerimaan,” jelasnya.
Komisi C turut menyoroti pengelolaan aset daerah. Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) diminta mengoptimalkan aset yang belum produktif, mempercepat pemanfaatan barang milik daerah untuk mendukung investasi, serta mengevaluasi perjanjian pemanfaatan aset yang sudah tidak sesuai dengan nilai pasar.
Di bidang pengadaan barang dan jasa, Komisi C meminta percepatan proses pengadaan sejak awal tahun anggaran, terutama untuk pekerjaan konstruksi.
Sementara itu, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) didorong meningkatkan pengendalian pelaksanaan anggaran dan mengevaluasi kembali alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dinilai besar namun tidak terserap optimal.
“Komisi C juga menekankan pentingnya peningkatan akurasi data penerima bantuan sosial, subsidi, hibah, dan layanan dasar agar program pemerintah tepat sasaran,” ucap Tri.
Selain itu, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Bina Marga diminta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir.
Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Ismail mengatakan, pihaknya mendorong penguatan sinergi antar-BUMD untuk meningkatkan efisiensi usaha dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD juga diminta menyusun roadmap peningkatan dividen, melakukan transformasi digital, dan memperkuat tata kelola perusahaan.
“Khusus untuk BUMD transportasi seperti PT Transportasi Jakarta, PT MRT Jakarta, dan PT Jakarta Propertindo, Komisi C meminta peningkatan layanan transportasi publik, perluasan akses layanan ke wilayah penyangga, serta optimalisasi pendapatan non-tiket,” jelasnya.
Komisi C juga merekomendasikan penerapan zonasi tarif untuk layanan transportasi yang menjangkau wilayah Jabodetabek agar subsidi yang bersumber dari pajak warga Jakarta lebih tepat sasaran.
Di sisi lain, Bank Jakarta diminta memperkuat tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan sistem teknologi informasi, serta menuntaskan rekomendasi BPK yang belum terselesaikan. Sedangkan PAM Jaya juga didorong memperluas cakupan layanan air minum perpipaan, menekan tingkat kehilangan air atau Non-Revenue Water (NRW), serta mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK.
“Inspektorat Provinsi DKI Jakarta didorong meningkatkan pengawasan terhadap penyelesaian rekomendasi BPK pada seluruh perangkat daerah dan BUMD secara berkala,” tandasnya.
